Program Desa Anti Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah inisiatif strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai kompetisi, melainkan sebagai panduan komprehensif yang memuat 18 indikator kunci.

Ke-18 indikator ini terbagi dalam lima komponen utama yang saling menguatkan, membentuk sebuah ekosistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Lima komponen utama, meliputi :

1. Aturan Jelas:Desa harus memiliki aturan tertulis yang mengatur pengelolaan keuangan desa (APBDes) dan cara kerja yang transparan untuk mencegah praktik korupsi.
2. Pengawasan Ketat:Perlu ada pengawasan rutin terhadap kinerja kepala desa dan perangkatnya, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh warga.
3. Layanan Prima:Pelayanan kepada warga harus cepat, mudah, bebas dari pungutan liar (pungli), dan tersedia saluran pengaduan jika ada masalah.
4. Partisipasi Warga:Masyarakat didorong untuk aktif dalam rapat desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan ikut memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa.
5. Penggunaan Nilai Lokal:Nilai-nilai baik dari adat istiadat setempat, seperti gotong royong dan kejujuran, digunakan sebagai fondasi moral untuk mencegah korupsi.

18 Indikator Desa Anti Korupsi18 Indikator Desa Anti Korupsi

1. Penguatan Tata Laksana
   • Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
   • Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
   • Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
   • Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
   • Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya
2. Penguatan Pengawasan
   • Keberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
   • Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
   • Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
   • Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
   • Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
   • Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya
   • Keberadaan media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
   • Keberadaan Maklumat Pelayanan
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
   • Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
   • Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
   • Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
5. Kearifan Lokal
   • Budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
   • Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi